Dedi Mulyadi telah mengambil sikap tegas terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mendesak mereka untuk mengalihkan fokus dari program pendidikan militer bagi remaja bermasalah ke penanganan kebutuhan mendesak dari anak-anak yang terabaikan. Sangat penting untuk kita meneliti isu ini secara dekat. Kritikan Mulyadi menyoroti kesenjangan signifikan dalam pendekatan KPAI terhadap rehabilitasi remaja.

Meskipun pendidikan militer memang memiliki manfaatnya, terutama dalam menanamkan disiplin dan memberikan dukungan emosional yang dapat menghasilkan hasil positif bagi sebagian peserta, kita harus mempertanyakan penerapannya bagi semua remaja berisiko. Banyak anak yang menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan narkoba dan kekerasan mungkin memerlukan intervensi yang lebih khusus daripada apa yang ditawarkan oleh pendidikan militer.

Mulyadi menegaskan bahwa KPAI tampaknya mengabaikan urgensi rehabilitasi anak-anak rentan ini. Alih-alih sekadar mengomentari inisiatif yang ada, sangat penting bagi KPAI untuk mengusulkan solusi konkret yang secara langsung menanggapi kompleksitas kenakalan remaja. Ini bukan hanya tentang kebijakan; ini tentang nyawa yang dipertaruhkan.

Dengan memusatkan perhatian pada pendidikan militer, KPAI berisiko mengabaikan kebutuhan holistik dari anak-anak ini. Seruan Dedi Mulyadi untuk akuntabilitas di kalangan tokoh masyarakat sangat beresonansi dengan kita saat menavigasi lanskap sosial ini. Kita harus menantang diri kita untuk memprioritaskan suara dan pengalaman mereka yang paling terdampak—anak-anak yang sering terjebak dalam siklus pengabaian dan keputusasaan.

Kisah sukses emosional dari program pendidikan militer, di mana peserta kembali menjalin hubungan dengan keluarga mereka, sangat menginspirasi. Namun, kita harus mengakui bahwa hasil tersebut mungkin tidak berlaku secara universal. Tantangan Mulyadi terhadap KPAI sangat menarik: libatkan langsung ratusan anak bermasalah daripada tetap terpisah dalam kritik.

Pendekatan langsung ini bisa menghasilkan program yang lebih efektif dan benar-benar memenuhi kebutuhan remaja berisiko. Kita percaya bahwa akuntabilitas adalah kunci, bukan hanya bagi KPAI tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan anak. Mengkritik mereka yang aktif bekerja untuk menciptakan perubahan positif hanya akan mengalihkan perhatian dari isu nyata.

Saat kita merenungkan pesan Mulyadi, jelas bahwa kita harus mendorong pendekatan yang lebih seimbang—yang mengintegrasikan kekuatan pendidikan militer sekaligus memberikan dukungan komprehensif bagi anak-anak yang terabaikan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua remaja memiliki kesempatan untuk berkembang, bebas dari batasan yang ditimbulkan oleh pengabaian dan ketidakpedulian masyarakat.

Mari kita dukung panggilan untuk fokus yang lebih besar pada rehabilitasi remaja yang benar-benar memenuhi beragam kebutuhan generasi masa depan kita.

Dalam langkah penting untuk masa depan SOKSI, Mukhamad Misbakhun menggelar pertemuan perdana sebagai Ketua untuk masa jabatan 2025-2030 guna meletakkan dasar organisasi tersebut. Pertemuan pertama ini bukan sekadar formalitas; ini adalah momen penting di mana kami mulai membentuk strategi kepemimpinan yang akan membimbing SOKSI di tahun-tahun mendatang. Kami memahami bahwa struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk memastikan tata kelola dan representasi yang efektif, dan itulah yang kami upayakan untuk dibangun.

Selama pertemuan, kami fokus pada penunjukan berbagai anggota ke dewan-dewan utama yang akan mendukung misi organisasi. Pendirian Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Dewan Ahli adalah langkah strategis yang mencerminkan komitmen kami terhadap pendekatan kepemimpinan yang inklusif. Ahmadi Noor Supit ditunjuk ke Dewan Penasihat, membawa wawasan berharga yang sejalan dengan tujuan kami. Keahliannya sangat penting saat kami menavigasi kompleksitas inisiatif kami.

Kami juga menunjuk Oetojo Oesman ke Dewan Kehormatan, pilihan yang menegaskan komitmen kami untuk melibatkan tokoh-tokoh terhormat yang dapat memberikan kredibilitas dan arahan. Selain itu, kami menyambut Prof. Thomas Suyatno dan Prof. Bomer Pasaribu sebagai anggota Dewan Penasihat dan Dewan Ahli, masing-masing. Latar belakang akademik dan profesional mereka pasti akan memperkaya diskusi dan proses pengambilan keputusan kami.

Yang menonjol adalah penekanan yang kami berikan pada representasi regional dalam struktur kepemimpinan kami. Kami menyadari bahwa SOKSI harus mencerminkan suara beragam di dalam komunitas kami. Dengan memastikan bahwa dewan kami terdiri dari anggota dari berbagai daerah, kami tidak hanya memenuhi prinsip demokrasi tetapi juga meningkatkan kemampuan kami untuk menangani isu-isu lokal secara lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan kami mengembangkan strategi kepemimpinan yang tidak bersifat satu ukuran untuk semua, tetapi disesuaikan dengan tantangan unik yang dihadapi di berbagai daerah.

Tim kami yang baru dibentuk memiliki waktu satu bulan untuk menyelesaikan struktur manajemen, sebuah tugas yang kami anggap sangat serius. Dengan batas waktu tersebut, kami diingatkan akan urgensi untuk mengukuhkan fondasi kami. Ke depan, sangat penting bagi kami untuk tetap fokus pada mendorong kolaborasi di antara anggota yang ditunjuk demi membangun sebuah unit yang kohesif.

Keputusan yang diambil selama pertemuan awal ini akan memiliki implikasi jangka panjang bagi SOKSI, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa struktur organisasi kami kokoh, inklusif, dan mencerminkan visi kolektif kami untuk kebebasan dan kemajuan.

Saat kita menyelami kasus korupsi Pertamina yang terhenti, menjadi jelas bahwa hambatan besar menghalangi upaya keadilan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini, yang melibatkan tuduhan serius terhadap mantan direksi dan manajer Pertamina, tetap dalam keheningan, mencerminkan tantangan penyelidikan yang cukup besar yang memperumit lanskap peradilan. Mahfud MD telah menyuarakan kekhawatirannya terkait ketidakaktifan ini, menunjukkan kemungkinan tekanan eksternal yang mungkin menghambat penyelidikan tersebut.

Meski telah memeriksa 18 saksi, termasuk pejabat tinggi dari Pertamina, kita melihat sedikit kemajuan. Stagnasi ini meningkatkan frustrasi dan skeptisisme publik terhadap efektivitas Kejagung, serta menguji integritas peradilan di Indonesia. Jika kita melihat implikasi yang lebih luas, menjadi jelas bahwa kurangnya kemajuan dalam kasus bergengsi ini bukan hanya tentang satu penyelidikan—ia melambangkan masalah sistemik yang lebih dalam yang memengaruhi tata kelola dan penegakan hukum.

Sebagai warga negara, kita berhak atas transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga kita. Kasus Pertamina ini menjadi ujian bagi komitmen Kejagung terhadap keadilan, terutama di tengah tuduhan adanya pengaruh oligarki dan asing. Persepsi bahwa pihak berkuasa dapat menghambat proses hukum merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri: jika keadilan tidak dapat ditegakkan dalam kasus yang mencolok ini, apa artinya itu bagi kerangka hukum kita?

Tantangan yang dihadapi Kejaksaan Agung mencerminkan perjuangan yang lebih luas dalam sistem peradilan kita. Kasus yang terhenti ini menimbulkan pertanyaan tentang peran dinamika kekuasaan di Indonesia. Apakah kita menyaksikan skenario di mana kepentingan politik dan ekonomi mengungguli upaya penegakan keadilan? Kekhawatiran ini resonan dengan banyak dari kita yang menginginkan sistem yang mengutamakan hukum di atas segalanya.

Ketika kita merenungkan isu-isu ini, kita harus mendukung sistem peradilan yang bersih dari pengaruh eksternal. Kita berhutang pada diri kita sendiri dan generasi mendatang untuk memastikan bahwa lembaga peradilan kita mampu beroperasi tanpa terbelenggu oleh korupsi dan nepotisme.

Kasus Pertamina yang terhenti ini adalah panggilan untuk bertindak; ini mendorong kita untuk menuntut akuntabilitas yang lebih besar dan mendukung mereka yang berjuang menjaga integritas peradilan. Hanya melalui aksi kolektif kita dapat berharap untuk merobohkan hambatan yang menghalangi keadilan dan membangun budaya pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.