Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bukti komitmen bangsa Indonesia terhadap persatuan nasional di tengah kekayaan keberagaman etnis dan budaya. Komitmen ini secara nyata terlihat dalam kembalinya tokoh-tokoh separatis seperti Yeremias Foumair dari OPM (Organisasi Papua Merdeka), yang menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dalam kerangka nasional. Pernyataannya, “Saya bosan hidup penuh penderitaan di hutan,” mencerminkan kerinduan tidak hanya untuk kedamaian pribadi tetapi juga untuk identitas kolektif yang melampaui keragaman regional.

Ketika kita menelusuri perjalanan Yeremias kembali ke NKRI, kita menyadari implikasi mendalam yang dimilikinya terhadap identitas nasional kita. Prinsip NKRI menekankan bahwa meskipun memiliki latar belakang etnis yang beragam, semua warga negara berbagi komitmen yang sama terhadap bangsa. Persatuan ini sangat penting dalam menumbuhkan rasa memiliki, terutama di wilayah seperti Papua, di mana keunikan budaya kadang dapat menimbulkan rasa terisolasi dari narasi nasional yang lebih luas. Dengan kembali ke NKRI, individu seperti Yeremias memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional ini sekaligus mengakui akar daerah mereka.

Inisiatif pemerintah Indonesia yang berfokus pada rekonsiliasi semakin menegaskan komitmennya terhadap persatuan dan keberagaman. Dengan mendorong mantan anggota gerakan separatis untuk kembali bergabung, pemerintah tidak hanya berusaha menstabilkan wilayah tetapi juga mengakui keberagaman cerita yang menyusun kain bangsa Indonesia. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberagaman regional memperkaya bangsa dan bukan memecah belah.

Seiring kita bergerak maju bersama, kisah individu seperti Yeremias harus diintegrasikan ke dalam wacana nasional, mengingatkan kita bahwa setiap suara sangat berarti dalam membentuk identitas kita. Selain itu, peran TNI dalam memfasilitasi transisi ini tidak bisa diremehkan. Dukungan mereka terhadap individu yang bersumpah setia kepada NKRI menunjukkan pemahaman yang lebih luas bahwa perdamaian dan stabilitas berasal dari inklusi, bukan eksklusi.

Dengan menciptakan lingkungan di mana mantan separatis merasa diterima, kita sedang membuka jalan menuju masyarakat yang lebih harmonis dan menghargai latar belakang setiap anggotanya. Pada akhirnya, saat kita merenungkan arti penting kembalinya Yeremias, kita menyadari bahwa upaya kita untuk persatuan nasional tidak menghapus keberagaman regional. Sebaliknya, hal itu justru memperkaya identitas kolektif kita sebagai orang Indonesia.

Saat kita menjalani perjalanan ini bersama, kita memvalidasi gagasan bahwa kebebasan dan rasa memiliki saling terkait, mendorong semua orang untuk berkontribusi dalam narasi berkelanjutan NKRI. Bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang pernah dibungkam, menemukan tempatnya dalam mosaik yang hidup dari bangsa kita.

Ki Hajar Dewantara berdiri sebagai tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia, yang membentuk cara kita memahami pembelajaran dan perannya dalam masyarakat. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, ia muncul bukan hanya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia tetapi juga sebagai suara politik kunci dalam perjuangan kemerdekaan kita. Visi Dewantara untuk pendidikan nasional melampaui sekadar pengajaran akademik; ia bertujuan memberdayakan masyarakat pribumi melalui sistem yang memprioritaskan identitas budaya dan kebebasan intelektual mereka.

Pada tahun 1922, ia mendirikan Instituut Pendidikan Nasional Taman Siswa, sebuah lembaga inovatif yang menandai pergeseran dari praktik pendidikan kolonial. Di sini, kita menyaksikan komitmennya terhadap pendekatan belajar yang non-otoriter dan nasionalis. Dewantara percaya dalam membina siswa secara holistik, mendorong kemandirian dan berpikir kritis mereka. Motto-nya, “Tut Wuri Handayani,” merangkum filosofi ini, menekankan bimbingan dan dukungan daripada kontrol otoriter. Pendekatan ini tidak hanya mendemokrasikan pendidikan tetapi juga meletakkan dasar bagi generasi yang nantinya akan menantang penindasan kolonial.

Selain itu, keterlibatan politik Dewantara tidak bisa diabaikan. Ia menjadi salah satu pendiri Partai Indische pada tahun 1912, yang memperjuangkan hak-hak orang Indonesia, melawan kekuasaan kolonial Belanda. Perpaduan antara pendidikan dan politik ini sangat penting; Dewantara memahami bahwa membina masyarakat yang berpendidikan adalah langkah penting untuk kesadaran politik nasional. Kontribusinya di bidang pendidikan dan gerakan nasionalis saling terkait, masing-masing memperkuat yang lain. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah alat yang kuat untuk pembebasan, memungkinkan individu memahami dan menghadapi realitas sosial-politik mereka.

Saat kita memperingati warisannya setiap Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei, kita harus merenungkan dampaknya yang mendalam terhadap lanskap pendidikan kita. Prinsip-prinsip Dewantara terus relevan, mendorong kita untuk memperjuangkan pendidikan nasional yang inklusif dan adil. Visinya tetap relevan di era saat ini, di mana kita menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua, terutama komunitas marginal.

Dalam mengingat Ki Hajar Dewantara, kita juga merayakan semangat kebebasan dan kemandirian yang ia perjuangkan. Hidupnya menjadi pengingat tentang peran penting pendidikan dalam membentuk tidak hanya kehidupan individu tetapi juga masa depan kolektif bangsa kita. Dengan mengadopsi cita-citanya, kita dapat terus berjuang untuk sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan—unsur penting untuk masyarakat yang benar-benar merdeka.

Saat kita menunggu kabar resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), BKPSDM SBT, di bawah kepemimpinan Zainal Arifin Vanath, tengah fokus mempersiapkan diri untuk tes Tahap II PPPK yang akan datang. Ketidakpastian mengenai jadwal tes, terutama untuk peserta di Ambon, sangat terasa. Saat ini, belum ada tanggal pasti untuk tes di wilayah ini, yang membuat banyak dari kita berada dalam keadaan penantian dan frustrasi.

Sangat penting bagi kita untuk tetap sabar dan terinformasi saat kita menjalani proses ini bersama-sama. Jadwal tes yang telah dikonfirmasi hanya melibatkan 11 peserta yang mengikuti tes di luar Maluku, di lokasi seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Yogyakarta. Informasi terbatas ini menunjukkan pentingnya bagi semua pihak yang terlibat untuk tetap mendapatkan informasi melalui saluran resmi.

BKPSDM SBT sangat menyarankan untuk tidak bepergian ke Ambon sampai kita menerima pengumuman resmi dari BKN mengenai tanggal tes. Mudah untuk terbawa oleh rumor atau update PPPK yang tidak resmi, tetapi kita harus berhati-hati dan hanya mengandalkan informasi yang telah diverifikasi.

Kami memahami antusiasme seputar tes Tahap II PPPK, terutama karena banyak calon peserta telah menginvestasikan waktu dan usaha yang signifikan dalam persiapan mereka. Namun, penekanan pada menunggu komunikasi resmi tidak bisa dilebih-lebihkan.

BKPSDM SBT telah menekankan bahwa setiap informasi yang tidak diverifikasi mengenai tanggal tes harus diperlakukan dengan skeptis. Meskipun tanggal tes yang diharapkan untuk Ambon diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan Mei 2025, kita harus ingat bahwa ini tetap belum dikonfirmasi sampai BKN merilis pengumuman resmi.

Dalam periode ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk bersatu sebagai komunitas. Mari kita dukung satu sama lain, berbagi wawasan, dan yang paling penting, tetap sabar. Update PPPK akan datang, dan saat itu tiba, kita akan siap untuk bertindak.

Sampai saat itu, kita harus tetap fokus pada apa yang bisa kita kontrol—tetap terinformasi, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan mempertahankan komitmen kita terhadap proses ini.