Nama Soeharto Diusulkan Kembali sebagai Pahlawan Nasional 2025, Ini Apa yang Dikatakan oleh Sejarawan UGM

Seiring semakin intensifnya diskusi tentang identitas nasional dan warisan sejarah, Kementerian Sosial Indonesia telah mengusulkan H.M. Soeharto untuk status pahlawan nasional pada tahun 2025, bersama dengan sembilan kandidat lainnya. Proses nominasi ini dimulai pada Maret 2025, dan membutuhkan dukungan dari para pemimpin pemerintah daerah sebelum dapat diajukan ke pemerintah pusat.

Meskipun beberapa sejarawan, termasuk Dr. Agus Suwignyo dari UGM, mendukung pengakuan terhadap Soeharto, dengan mengutip kontribusinya selama perjuangan kemerdekaan Indonesia—terutama selama Serangan Umum 1949—usulan ini jauh dari sederhana.

Warisan Soeharto adalah jalinan kompleks yang ditenun dengan prestasi militer yang terpuji dan sejarah kelam yang ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia. Kepemimpinannya, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, seringkali dilihat melalui lensa yang terpolarisasi. Di satu sisi, beberapa individu memuji peranannya dalam menstabilkan ekonomi Indonesia dan mempromosikan pembangunan. Namun, di sisi lain, banyak yang tidak bisa mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup besar yang terkait dengan rezimnya, terutama peristiwa kekerasan tahun 1965, yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan banyak individu.

Persepsi publik terhadap Soeharto sangat terbagi, mencerminkan ketegangan masyarakat yang lebih luas tentang bagaimana kita mendamaikan masa lalu kita dengan aspirasi untuk masa depan. Bagi beberapa orang, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa berarti validasi atas kontribusinya terhadap gerakan kemerdekaan dan persatuan nasional. Namun, bagi yang lain, hal ini menimbulkan dilema etis tentang menghormati figur yang kepemimpinannya ternoda oleh kekejaman.

Pertentangan ini sangat menunjukkan tantangan yang kita hadapi dalam membangun identitas nasional yang inklusif dan mencerminkan sejarah kita yang beragam. Saat kita terlibat dalam diskusi ini, sangat penting untuk mempertimbangkan tidak hanya fakta sejarah tetapi juga implikasi sosial-politik dari penunjukan semacam itu.

Mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa secara tidak sengaja menunjukkan normalisasi atas warisan kontroversialnya, berpotensi mengaburkan suara mereka yang menderita di bawah pemerintahannya. Sangat penting bagi kita, sebagai masyarakat, untuk ingat bahwa tokoh sejarah jarang hitam dan putih; mereka ada dalam spektrum pengalaman manusia, mencakup baik kemenangan maupun tragedi.

Ketika kita mendekati keputusan tentang nominasi Soeharto, kita harus berusaha untuk dialog terbuka yang secara kritis memeriksa warisannya. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk menghormati kompleksitas masa lalu kita sambil memupuk narasi yang lebih berpengetahuan dan adil untuk masa depan identitas nasional kita.