Protes Kemanusiaan: Laporan Mengkritik Institusi Atas Legalisasi Perjudian Online

Kami menentang lembaga-lembaga yang mendukung legalisasi perjudian online, seperti yang diungkapkan dalam laporan terbaru yang mengkritik dampak etis dan sosial yang serius. Legislasi ini mengancam nilai-nilai komunitas dengan menormalisasi perjudian, yang telah dikaitkan dengan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan keretakan keluarga. Melegalkan perjudian dapat menyebabkan peningkatan aktivitas ilegal dan mengganggu kebersamaan sosial. Kita harus mengutamakan kesejahteraan komunitas dan menganalisis konsekuensi jangka panjang dari kebijakan semacam itu. Masih banyak yang harus diungkap mengenai masalah-masalah penting ini.

Seiring dengan kekhawatiran tentang legalisasi perjudian online, kita berada di persimpangan kritis di mana nilai-nilai sosial dan kebebasan individu bertabrakan. Keluhan terbaru yang diajukan oleh JAKI kepada DPR menyoroti kekhawatiran etis yang signifikan mengenai legislasi yang diusulkan. Inisiatif ini memunculkan pertanyaan mendesak tentang dampak sosial dari perjudian online terhadap komunitas kita—pertanyaan yang layak mendapatkan perhatian kolektif dan pertimbangan yang bijaksana.

Kerangka hukum untuk perjudian di Indonesia, khususnya KBLI 92.000, mengategorikan perjudian dan permainan online, namun klasifikasi ini sendiri tidak mengatasi kompleksitas implikasi sosialnya. Saat kita menganalisis situasi, kita harus mempertimbangkan potensi normalisasi perjudian dan efek merugikan yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat kita. Bukti yang menghubungkan perjudian dengan insiden kekerasan dalam rumah tangga, seperti pembakaran pasangan, menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus ini berfungsi sebagai pengingat keras tentang potensi bahaya yang dapat ditimbulkan perjudian online terhadap keluarga dan hubungan.

Kita juga harus mengakui teknologi canggih yang digunakan oleh penjahat untuk memfasilitasi operasi perjudian online. Pemantauan PPATK atas lebih dari 155 triliun rupiah dalam transaksi sejak 2017 menekankan skala masalah ini dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam mengatur kegiatan ini. Jika kita melegalkan perjudian online, kita berisiko menciptakan lingkungan di mana aktivitas ilegal semacam itu dapat berkembang, semakin membahayakan komunitas kita.

Komitmen DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR BAM, Netty Prasetyani, untuk menyelidiki tuduhan yang berkaitan dengan perjudian online patut dipuji. Namun, kita harus mendesak pembentukan komite khusus yang dapat secara menyeluruh meneliti potensi dampak sosial dari legalisasi tersebut.

Kita tidak boleh mengabaikan kekhawatiran etis yang muncul ketika kita mengutamakan manfaat ekonomi daripada kesejahteraan individu dan keluarga. Biaya sosial dari perjudian jauh melampaui kerugian finansial; itu dapat menyebabkan kecanduan, keretakan keluarga, dan penurunan nilai-nilai komunitas.

Dalam mengejar kebebasan, kita harus mengingatkan diri kita bahwa kebebasan sejati tidak datang dengan mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan tetangga kita. Saat kita menavigasi masalah yang kompleks ini, kita harus menganjurkan kebijakan yang melindungi masyarakat kita dari potensi bahaya perjudian online.