Seiring semakin menguatnya desakan untuk melakukan impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP, mengimbau kita untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas. Dalam situasi di mana akuntabilitas politik menjadi hal yang krusial, penting bagi kita untuk secara kritis menilai motif di balik tuntutan tersebut. Ganjar dengan bijaksana tidak berkomentar secara langsung terkait usulan impeachment tersebut, melainkan mendorong agar diskusi dilakukan demi hasil yang produktif bagi bangsa kita.

Ia mengangkat pertanyaan yang valid mengenai kejelasan dan substansi alasan yang mendorong desakan agar Gibran diberhentikan. Usulan tersebut berasal dari Forum Purnawirawan TNI, yang didasarkan pada delapan tuntutan, salah satunya menyarankan penggulingan Gibran karena dugaan pelanggaran hukum dalam pemilihannya. Namun, kita harus bertanya: apakah kita memiliki bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut? Tanpa bukti yang kuat, kita berisiko terjebak dalam suasana politik yang penuh muatan, yang dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak.

Ganjar menekankan bahwa proses impeachment harus mengikuti kriteria konstitusional yang telah ditetapkan, yang harus dihormati. Ini bukan sekadar masalah prosedural; ini tentang menjaga integritas sistem politik kita. Kurangnya komunikasi yang jelas mengenai kriteria tersebut semakin memperumit situasi ini. Jika kita ingin memegang akuntabilitas terhadap pemimpin kita, kita juga harus memastikan bahwa akuntabilitas tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku dan proses yang adil.

Seruannya untuk fokus pada dialog konstruktif daripada tindakan yang memecah belah sangat sejalan dengan keinginan kolektif kita untuk masyarakat yang harmonis. Di saat situasi politik tidak stabil, mudah bagi kita untuk terjebak dalam sensasi dan drama. Namun, sebagai warga negara, kita harus mendorong diskusi yang memperkuat persatuan dan kemajuan. Melakukan impeachment tanpa fondasi yang kuat dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perpecahan, yang pada akhirnya merugikan demokrasi kita.

Dengan mengalihkan perhatian kita ke topik yang lebih konstruktif, kita dapat menjajaki cara-cara untuk meningkatkan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tidak berarti kita mengabaikan tuntutan untuk akuntabilitas; melainkan, kita harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang sah dan sesuai konstitusi. Dengan cara ini, kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi kita sekaligus mempromosikan budaya transparansi dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Mari kita resapi kata-kata Ganjar dan terlibat dalam dialog yang memberdayakan kita sebagai bangsa. Saatnya kita prioritaskan apa yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat daripada tindakan politik yang bermotif politis dan berpotensi membahayakan masa depan bersama. Bersama-sama, kita dapat mendorong iklim politik yang menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan kemajuan.

Pada 16 April 2025, lima personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk ke kampus Universitas Indonesia selama acara Konsolidasi Nasional Mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM UI, mengejutkan para peserta. Kedatangan mereka sekitar pukul 23:00 dengan kendaraan resmi langsung menimbulkan kekhawatiran mengenai implikasi kehadiran militer di kampus dan otonomi mahasiswa yang terlibat dalam acara tersebut.

Meskipun terkejut, interaksi tetap damai, tanpa ada insiden penindasan atau konfrontasi langsung antara personel TNI dan mahasiswa.

Saat kita merenungkan peristiwa ini, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keterlibatan militer dalam urusan mahasiswa. Rektorat Universitas Indonesia, dipimpin oleh Arie Afriansyah, segera menjelaskan bahwa universitas tidak memberikan undangan kepada militer, menekankan pentingnya menjaga otonomi mahasiswa.

Pernyataan ini mendapat resonansi dari banyak peserta, yang merasa bahwa kehadiran yang tak terduga seperti itu bisa merusak kebebasan mereka untuk berkumpul dan menyampaikan pandangan mereka dengan bebas. Otonomi mahasiswa adalah pilar dari setiap institusi pendidikan, memungkinkan berbagai perspektif berkembang tanpa pengaruh yang tidak semestinya.

Penjelasan TNI tentang kehadiran mereka—bahwa mereka diundang oleh seorang mahasiswa—disambut dengan skeptis oleh beberapa peserta. Skeptisisme ini mengungkapkan kekhawatiran yang lebih dalam di antara kita mengenai keaslian klaim semacam itu dan potensi manipulasi terhadap inisiatif mahasiswa.

Ketika personel militer muncul tanpa pemberitahuan, bisa menciptakan suasana ketakutan, membuat kita mempertanyakan integritas ruang kita untuk dialog dan aktivisme. Kehadiran TNI, meskipun tanpa konfrontasi langsung, bisa berfungsi untuk mengintimidasi dan membungkam suara yang berbeda.

Lebih jauh, insiden ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang hubungan antara militer dan lembaga pendidikan. Kita harus bertanya pada diri sendiri: Bagaimana kita dapat memastikan bahwa otonomi mahasiswa dipertahankan di hadapan kehadiran militer?

Integritas acara yang dipimpin oleh mahasiswa bergantung pada kemampuan kita untuk berinteraksi secara bebas dan terbuka tanpa takut akan balasan atau pengawasan. Dengan memupuk lingkungan di mana mahasiswa dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa tekanan eksternal, kita dapat membudidayakan budaya demokrasi yang lebih kuat.

Seiring semakin intensifnya diskusi tentang identitas nasional dan warisan sejarah, Kementerian Sosial Indonesia telah mengusulkan H.M. Soeharto untuk status pahlawan nasional pada tahun 2025, bersama dengan sembilan kandidat lainnya. Proses nominasi ini dimulai pada Maret 2025, dan membutuhkan dukungan dari para pemimpin pemerintah daerah sebelum dapat diajukan ke pemerintah pusat.

Meskipun beberapa sejarawan, termasuk Dr. Agus Suwignyo dari UGM, mendukung pengakuan terhadap Soeharto, dengan mengutip kontribusinya selama perjuangan kemerdekaan Indonesia—terutama selama Serangan Umum 1949—usulan ini jauh dari sederhana.

Warisan Soeharto adalah jalinan kompleks yang ditenun dengan prestasi militer yang terpuji dan sejarah kelam yang ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia. Kepemimpinannya, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, seringkali dilihat melalui lensa yang terpolarisasi. Di satu sisi, beberapa individu memuji peranannya dalam menstabilkan ekonomi Indonesia dan mempromosikan pembangunan. Namun, di sisi lain, banyak yang tidak bisa mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup besar yang terkait dengan rezimnya, terutama peristiwa kekerasan tahun 1965, yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan banyak individu.

Persepsi publik terhadap Soeharto sangat terbagi, mencerminkan ketegangan masyarakat yang lebih luas tentang bagaimana kita mendamaikan masa lalu kita dengan aspirasi untuk masa depan. Bagi beberapa orang, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa berarti validasi atas kontribusinya terhadap gerakan kemerdekaan dan persatuan nasional. Namun, bagi yang lain, hal ini menimbulkan dilema etis tentang menghormati figur yang kepemimpinannya ternoda oleh kekejaman.

Pertentangan ini sangat menunjukkan tantangan yang kita hadapi dalam membangun identitas nasional yang inklusif dan mencerminkan sejarah kita yang beragam. Saat kita terlibat dalam diskusi ini, sangat penting untuk mempertimbangkan tidak hanya fakta sejarah tetapi juga implikasi sosial-politik dari penunjukan semacam itu.

Mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa secara tidak sengaja menunjukkan normalisasi atas warisan kontroversialnya, berpotensi mengaburkan suara mereka yang menderita di bawah pemerintahannya. Sangat penting bagi kita, sebagai masyarakat, untuk ingat bahwa tokoh sejarah jarang hitam dan putih; mereka ada dalam spektrum pengalaman manusia, mencakup baik kemenangan maupun tragedi.

Ketika kita mendekati keputusan tentang nominasi Soeharto, kita harus berusaha untuk dialog terbuka yang secara kritis memeriksa warisannya. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk menghormati kompleksitas masa lalu kita sambil memupuk narasi yang lebih berpengetahuan dan adil untuk masa depan identitas nasional kita.