Ki Hajar Dewantara berdiri sebagai tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia, yang membentuk cara kita memahami pembelajaran dan perannya dalam masyarakat. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, ia muncul bukan hanya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia tetapi juga sebagai suara politik kunci dalam perjuangan kemerdekaan kita. Visi Dewantara untuk pendidikan nasional melampaui sekadar pengajaran akademik; ia bertujuan memberdayakan masyarakat pribumi melalui sistem yang memprioritaskan identitas budaya dan kebebasan intelektual mereka.

Pada tahun 1922, ia mendirikan Instituut Pendidikan Nasional Taman Siswa, sebuah lembaga inovatif yang menandai pergeseran dari praktik pendidikan kolonial. Di sini, kita menyaksikan komitmennya terhadap pendekatan belajar yang non-otoriter dan nasionalis. Dewantara percaya dalam membina siswa secara holistik, mendorong kemandirian dan berpikir kritis mereka. Motto-nya, “Tut Wuri Handayani,” merangkum filosofi ini, menekankan bimbingan dan dukungan daripada kontrol otoriter. Pendekatan ini tidak hanya mendemokrasikan pendidikan tetapi juga meletakkan dasar bagi generasi yang nantinya akan menantang penindasan kolonial.

Selain itu, keterlibatan politik Dewantara tidak bisa diabaikan. Ia menjadi salah satu pendiri Partai Indische pada tahun 1912, yang memperjuangkan hak-hak orang Indonesia, melawan kekuasaan kolonial Belanda. Perpaduan antara pendidikan dan politik ini sangat penting; Dewantara memahami bahwa membina masyarakat yang berpendidikan adalah langkah penting untuk kesadaran politik nasional. Kontribusinya di bidang pendidikan dan gerakan nasionalis saling terkait, masing-masing memperkuat yang lain. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah alat yang kuat untuk pembebasan, memungkinkan individu memahami dan menghadapi realitas sosial-politik mereka.

Saat kita memperingati warisannya setiap Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei, kita harus merenungkan dampaknya yang mendalam terhadap lanskap pendidikan kita. Prinsip-prinsip Dewantara terus relevan, mendorong kita untuk memperjuangkan pendidikan nasional yang inklusif dan adil. Visinya tetap relevan di era saat ini, di mana kita menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua, terutama komunitas marginal.

Dalam mengingat Ki Hajar Dewantara, kita juga merayakan semangat kebebasan dan kemandirian yang ia perjuangkan. Hidupnya menjadi pengingat tentang peran penting pendidikan dalam membentuk tidak hanya kehidupan individu tetapi juga masa depan kolektif bangsa kita. Dengan mengadopsi cita-citanya, kita dapat terus berjuang untuk sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan—unsur penting untuk masyarakat yang benar-benar merdeka.

Saat kita menunggu kabar resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), BKPSDM SBT, di bawah kepemimpinan Zainal Arifin Vanath, tengah fokus mempersiapkan diri untuk tes Tahap II PPPK yang akan datang. Ketidakpastian mengenai jadwal tes, terutama untuk peserta di Ambon, sangat terasa. Saat ini, belum ada tanggal pasti untuk tes di wilayah ini, yang membuat banyak dari kita berada dalam keadaan penantian dan frustrasi.

Sangat penting bagi kita untuk tetap sabar dan terinformasi saat kita menjalani proses ini bersama-sama. Jadwal tes yang telah dikonfirmasi hanya melibatkan 11 peserta yang mengikuti tes di luar Maluku, di lokasi seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Yogyakarta. Informasi terbatas ini menunjukkan pentingnya bagi semua pihak yang terlibat untuk tetap mendapatkan informasi melalui saluran resmi.

BKPSDM SBT sangat menyarankan untuk tidak bepergian ke Ambon sampai kita menerima pengumuman resmi dari BKN mengenai tanggal tes. Mudah untuk terbawa oleh rumor atau update PPPK yang tidak resmi, tetapi kita harus berhati-hati dan hanya mengandalkan informasi yang telah diverifikasi.

Kami memahami antusiasme seputar tes Tahap II PPPK, terutama karena banyak calon peserta telah menginvestasikan waktu dan usaha yang signifikan dalam persiapan mereka. Namun, penekanan pada menunggu komunikasi resmi tidak bisa dilebih-lebihkan.

BKPSDM SBT telah menekankan bahwa setiap informasi yang tidak diverifikasi mengenai tanggal tes harus diperlakukan dengan skeptis. Meskipun tanggal tes yang diharapkan untuk Ambon diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan Mei 2025, kita harus ingat bahwa ini tetap belum dikonfirmasi sampai BKN merilis pengumuman resmi.

Dalam periode ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk bersatu sebagai komunitas. Mari kita dukung satu sama lain, berbagi wawasan, dan yang paling penting, tetap sabar. Update PPPK akan datang, dan saat itu tiba, kita akan siap untuk bertindak.

Sampai saat itu, kita harus tetap fokus pada apa yang bisa kita kontrol—tetap terinformasi, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan mempertahankan komitmen kita terhadap proses ini.

Dalam sebuah peristiwa tragis, kita mengetahui tentang Ikhwan Sahab, seorang berusia 27 tahun dari Bekasi, Indonesia, yang terperangkap dalam operasi penipuan di Kamboja. Kisahnya mengungkap realitas gelap yang banyak dihadapi pekerja migran ketika mencari pekerjaan di luar negeri. Ikhwan ditipu, seperti banyak orang lain, dengan berpikir dia mendapatkan pekerjaan yang sah. Sebaliknya, dia menemukan dirinya terjerat dalam eksploitasi, dipaksa menjalani kehidupan kejahatan yang pada akhirnya merenggut nyawanya.

Selama tahun kerjanya, dia mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Setelah gagal memenuhi target kerja yang ditetapkan oleh majikannya, dia dikenakan penyiksaan berat. Laporan menunjukkan bahwa dia mengalami pemukulan dan sengatan listrik selama dua hari, suatu pengalaman mengerikan yang menggarisbawahi tindakan ekstrem yang diambil oleh mereka yang mengeksploitasi individu yang rentan.

Kita tidak bisa mengabaikan implikasi kekejaman seperti itu, terutama dalam konteks di mana perdagangan manusia masih merajalela. Komunikasi terakhir Ikhwan dengan keluarganya terjadi ketika dia dirawat di rumah sakit, mengungkapkan sejauh mana penyiksaan yang dia alami. Kematian tragisnya pada 14 April 2025, menjadi pengingat suram atas risiko yang dihadapi oleh banyak warga Indonesia yang mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa banyak warganya ditipu ke dalam pekerjaan ilegal, seringkali tergiur oleh janji palsu tentang kemakmuran. Realitas ini menunjukkan perlunya dukungan korban dan jalur hukum untuk mereka yang menemukan diri mereka dalam masalah serupa.

Ketika kita merenungkan penderitaan Ikhwan, kita harus mengakui masalah sistemik seputar perdagangan manusia dan eksploitasi, khususnya dalam sektor perjudian online dan penipuan. Penting bagi kita untuk mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran, memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka melarikan diri dari situasi yang sangat buruk.

Kerangka hukum harus dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan ini, serta untuk menyediakan jalur bagi korban untuk mencari keadilan. Dalam usaha bersama kita untuk kebebasan, kita harus berdiri melawan eksploitasi yang menimpa pekerja migran.

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, mendidik calon korban tentang risiko yang terkait dengan pekerjaan di luar negeri, dan mempromosikan inisiatif yang menawarkan dukungan dan bantuan hukum. Dengan begitu, kita bisa menghormati ingatan Ikhwan Sahab dan bekerja menuju masa depan di mana tidak ada yang harus mengalami kehororan yang dia hadapi. Bersama, kita bisa berjuang untuk dunia di mana setiap individu dapat menemukan pekerjaan bebas dari rasa takut dan eksploitasi.