Zaman Orde Lama, Hakim Intervensi, Mahfud: Sekarang Independen Berkolusi, Mengatur Siapa yang Menang

Saat kita merenungkan lanskap peradilan di Indonesia, terlihat jelas bahwa era Orde Baru, atau Orba, sangat memengaruhi integritas lembaga peradilan. Pada masa itu, hakim sering berada di bawah tekanan eksternal dan pengaruh langsung dari pemerintah. Kasus-kasus yang bermotif politik menjadi ladang subur bagi terganggunya independensi peradilan, karena rezim Soeharto memanipulasi hasilnya demi kepentingan mereka. Periode ini menjadi pengingat nyata tentang bagaimana pengaruh pemerintah dapat merusak fondasi integritas peradilan.

Konteks sejarah intervensi peradilan selama era Orba sangat penting untuk memahami evolusi praktik peradilan di Indonesia. Pandangan Mahfud MD memberi gambaran tentang sebuah transformasi yang, meskipun telah menunjukkan peningkatan dalam independensi peradilan sejak Reformasi, tetap menghadapi tantangan besar. Kini, alih-alih kontrol pemerintah yang terbuka, kita menghadapi masalah yang lebih halus: kolusi di antara hakim. Perubahan ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan di mana hakim mungkin bekerja sama untuk memanipulasi kasus, memutuskan siapa yang menang berdasarkan kepentingan pribadi daripada aspek hukum.

Refleksi Mahfud menyoroti kenyataan yang berbeda antara masa lalu dan masa kini. Pada masa Orba, hakim memiliki tingkat kekuasaan dan rasa hormat tertentu yang tampaknya berkurang saat ini. Sebaliknya, kita menyaksikan sistem peradilan yang penuh manipulasi dan kolusi, yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses hukum. Jelas bahwa meskipun pengaruh pemerintah secara terbuka telah berkurang, integritas lembaga peradilan masih belum sepenuhnya terjaga.

Isu kolusi yang terus berlangsung ini menjadi kekhawatiran utama bagi kita yang menginginkan kebebasan dan keadilan sejati. Kita harus mengakui bahwa meskipun telah ada kemajuan sejak Reformasi, tantangan yang dihadapi lembaga peradilan hari ini berakar dari latar belakang sejarah Orba. Warisan pengaruh pemerintah sangat besar, karena hakim harus menavigasi lanskap di mana loyalitas pribadi dan praktik korupsi dapat merusak esensi keadilan.

Melihat ke depan, memahami hubungan kompleks antara integritas peradilan dan pengaruh pemerintah adalah hal yang sangat penting. Kita harus memperjuangkan sistem peradilan yang bebas dari gangguan yang terang-terangan maupun kolusi tersembunyi. Hanya dengan begitu kita dapat berharap untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil, transparan, dan menghormati hukum.

Perjalanan kita menuju peradilan yang lebih independen dan terpercaya terus berlanjut, dan setiap langkah maju adalah bukti komitmen kita terhadap kebebasan dan keadilan di Indonesia.